Muhammad Syahril Badri Kusuma
Danau Maninjau adalah sebuah danau di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat di sekitar Danau Maninjau memiliki mata pencahariaan utama sebagai petani ikan menggunakan metode keramba jaring apung. Setiap tahun aktivitas keramba jaring apung semakin meningkat dan tidak terkendali. Tingginya populasi keramba ini akan menyebabkan beberapa masalah, diantaranya : • Akumulasi kandungan zat anorganik sisa pakan mempengaruhi kualitas lingkungan danau berupa adanya sedimentasi di dasar danau, penurunan kualitas air dan udara. • Saat pola arus meningkat akan menyebabkan kekeruhan dan perputaran zat toksik sisa pakan sehingga akan terjadi kematian ikan secara massal yang selanjutnya akan menurunkan produktifitas keramba ikan secara signifikan • Peningkatan fenomena kematian ikan massal menjadi lebih dari tiga kali pertahun Dalam rangka memecahkan masalah ini, LPPM ITB bekerja sama dengan Pemerintah daerah Kabupaten Agam dan IA ITB memberikan beberapa solusi alternatif diantaranya penumbuhan kewirausahaan berbasis agro-industri. Dua topik utama yang diberikan adalah budidaya jamur tiram dan pembuatan pupuk sedimen dari sumber daya alam lokal. Program ini melingkupi kegiatan pelatihan budidaya jamur tiram dan pembuatan pupuk sedimen dengan peserta utama adalah para petani keramba jaring apung. Selanjutnya peserta diberikan alat dan bahan yang digunakan selama pelatihan agar dapat memulai kegiatan sendiri. Kepada peserta yang berminat untuk berbudidaya diberikan pendampingan oleh petani jamur yang telah sukses, kemudian diberikan suntikan modal. Selain itu, dilakukan proses pengontrolan dan evaluasi sebagai bahan masukan. Keluaran utama yang diharapkan dari program ini adalah sebuah sentra usaha jamur tiram.
Pelaksanaan Kegiatan Kepedulian Sosial berupa pendidikan/penyuluhan/pendampingan, Perintisan kelompok usaha dan pengembangan UKM
Tingginya populasi keramba di Danau Maninjau menyebabkan penurunan kualitas air dan udara serta rusaknya ekosistem. Masyarakat dapat menerima pengurangan jumlah keramba ikan asalkan penjelasan/sosialisasi dilakukan dengan baik. Selain itu, masyarakat meminta Pemerintah Daerah memberikan solusi alternatif yang tepat sehingga menjamin pendapatan mereka tidak menurun setelahnya.