Krishna Suryanto
Rangkaian kejadian gempabumi kuat yang menimpa provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018 telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerugian psikis maupun material. Dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah telah menetapkan kebijakan membangun rumah tahan gempa dengan sistem swakelola melalui pembentukan kelompok masyarakat (PokMas) yang didukung oleh fasilitator teknis dan administratif. Pelaksanaan program pembangunan kembali dikelola oleh Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Bencana Gempa Lombok. Dalam pelaksnaannya ditemui banyak kendala, antara lain keterbatasan tenaga kerja trampil, fasilitator teknis, ketersediaan bahan konstruksi, penyaluran dana dan sebagainya, disamping kebingungan masyarakat dalam memilih teknologi yang disediakan, yang umumnya merupakan teknologi dari luar daerah Lombok. Untuk meningkatkan kinerja program pembangunan kembali sektor perumahan di daerah pasca-gempa NTB, diperlukan pemahaman yang baik atas berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program melalui proses pengumpulan data di lapangan. Selanjutnya disusun pemetaan dari pola-pola pembangunan kembali beserta mekanisme pengelolaannya serta kendala permasalahan yang ada. Solusi utama yang ditawarkan adalah dengan meningkatkan sistem manajemen program dan proyek yang ada agar lebih sistematis dan praktis. Selanjutnya dilakukan sosialisasi dan pendampingan proses implementasi dari upaya-upaya perbaikan kinerja penyelenggaraan pembangunan kembali sektor perumahan tersebut. Tujuan yang akan dicapai diantaranya adalah menyediakan perumahan yang aman dan tahan gempa, menciptakan masyarakat yang tangguh dan bertanggung jawab terhadap antisipasi bencana ke depannya dan keberlanjutan dari program rekonstruksi. Penampungan sementara untuk masyarakat terdampak juga sangat diperlukan dalam masa transisi proses rekonstruksi.
Penerapan Karya Tulis
Pelaksanaan program pembangunan kembali Bencana Gempa Lombok ditemui banyak kendala, antara lain keterbatasan tenaga kerja trampil, fasilitator teknis, ketersediaan bahan konstruksi, penyaluran dana dan kebingungan masyarakat dalam memilih teknologi yang disediakan.