Pengembangan Data Tunggal sebagai Penerapan Big Data dalam Kebijakan Pembangunan Daerah dengan menggunakan Teori Komposisi
Nama Peneliti (Ketua Tim)

Sonny Yuliar



Ringkasan Kegiatan

Di Indonesia, kebijakan-kebijakan pembangunan di berbagai daerah masih menggunakan sistem data konvensional, yang didasarkan pada pendekatan reduksi-agregasi. Sistem data demikian memadai untuk pendukung kebijakan pembangunan yang relatif statis, seperti dalam implementasi rencana pembangunan dengan jangka waktu lima tahun atau lebih. Tetapi dengan meningkatnya dinamika pembangunan, kebijakan pembangunan daerah perlu mampu untuk lebih responsif dan adaptif, dan siap menghadapi ketidakpastian-ketidakpastian yang bersifat disruptif. Melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, Pusat Kebijakan Publik & Kepemerintahan ITB akan berkolaborasi dengan LSM Sinergantara untuk mendorong adopsi teknologi Big Data ke dalam praktik kebijakan pembangunan daerah. Teknologi Big Data tersebut dikembangkan untuk bisa sesuai dengan kondisi-kondisi dan kebutuhan-kebutuhan spesifik pemerintahan daerah. Sinergantara menawarkan solusi untuk mengumpulkan ‘data’ yang tidak disahkan oleh standarisasi pemerintah daerah setempat dalam perangkat TIK. Kemudian ‘data’ tersebut disortir dan sewaktu-waktu jika pemerintah daerah setempat membutuhkan, ‘data’ tersebut dapat diambil untuk menjelaskan fenomena di masyarakat. Sehingga ‘data’ tidak sporadis, tetapi terkumpul pada satu gudang penyimpanan. Hal ini yang menjadi dasar dari prinsip Data Tunggal yang dikembangkan oleh Sinergantara. Aplikasi Digital Data Tunggal tersebut dirancang untuk mengatasi kondisi data yang dinamis, variatif, tidak pasti, dan relasional. Ini merupakan karakteristik data yang dihadapi dalam paradigma Big Data.



Capaian

Penerapan Teknologi Tepat Guna, Penerapan Karya Tulis



Testimoni Masyarakat

Praktik kebijakan pembangunan daerah membutuhkan dukungan data sebagai basis bukti (evidence base) pembuatan kebijakan. Dalam sistem yang konvensional, pendekatan yang ditempuh adalah reduksi dan agregasi. Sistem demikian dirancang untuk memiliki kepekaan akan aspek-aspek tertentu dari objek-objek (kondisi warga penduduk, kondisi sosial-ekonomi, kondisi lingkungan) yang menjadi lingkup kebijakan pembangunan. Ilustrasi berikut akan menggambarkan aktivitas pelaku saintifik, atau pengguna data tersebut. Agregasi ini memungkinkan proses pengukuran terhadap berbagai objek-objek (manusia maupun non-manusia).