Sylviana Maya Damayanti
Peran perempuan identik pada pada kegiatan non-ekonomi, yaitu sebagai pengasuh anak dan mengurus rumah tangga, namun kenyataannya tidaklah demikian. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, maka peran perempuan pun bergeser. Perempuan juga berperan dalam kegiatan ekonomi dan publik. Ketimpangan gender masih terlihat dari persentase perempuan yang bisa memiliki akses fasilitas keuangan rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada 2025, diharapkan kualitas hidup perempuan semakin membaik, diikuti dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan. Kesetaraan gender dianggap sebagai salah satu strategi pembangunan nasional untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut juga sesuai dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020- 2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan OJK pada tahun 2019, terhadap 12.773 responden di 34 provinsi di Indonesia, tercatat sebesar 76,19% dari total responden telah menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan formal di berbagai industri keuangan. Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan formal sebesar 38,03%. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survei OJK pada tahun 2016, tercatat tingkat inklusi keuangan sebesar 67,8% dan tingkat literasi keuangan sebesar 29,7%. Hasil survei OJK pada tahun 2019 juga menunjukkan bahwa berdasarkan gender, tingkat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan perempuan adalah masing-masing sebesar 75,15% dan 36,13%. Tingkat tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan dan tingkat literasi keuangan pria yaitu sebesar 77,24% dan 39,94%. Rendahnya tingkat literasi keuangan berpotensi mengantarkan masyarakat; terutama mereka yang termasuk ke dalam golongan ekonomi rentan, ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam lagi akibat terlilit hutang. Jerit kesulitan ekonomi mendorong tercapainya keputusan untuk berhutang, dengan harapan bahwa uang pinjaman tersebut dapat mengantar mereka pada kehidupan yang lebih dianggap layak. Namun demikian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Guerin, keputusan berhutang seringkali menimbulkan efek bias melalui penekanan lebih kepada kepentingan jangka pendek dan sebaliknya, cenderung kesulitan untuk melakukan perencanaan jangka panjang. Akibatnya, seseorang harus membuat pengorbanan yang terlampau besar pada pos-pos kebutuhan hidupnya untuk dapat memenuhi kewajiban pinjaman; yang tentunya tidak perlu terjadi seandainya masyarakat telah mengetahui cara mengelola hutang yang baik dan benar. Fenomena ini menempatkan literasi keuangan; khususnya mengenai manajemen hutang, sebagai modal bagi masyarakat dalam menjalani hidup. Literasi keuangan dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk membekali masyarakat ekonomi rentan agar terhindar dari kesulitan-kesulitan yang lebih berat dalam hidup sebagai akibat dari jeratan hutang. Disamping itu, literasi tentang manajemen hutang juga dapat memberikan perisai bagi masyarakat ekonomi rentan untuk tidak begitu saja termakan dengan jargon-jargon promosi “uang cepat” ataupun “uang mudah”; apalagi mengingat golongan masyarakat ini merupakan pasar yang belum banyak terjamah oleh layanan jasa keuangan. Dalam hal ini, literasi keuangan dituntut untuk berlomba dengan upaya pencapaian inklusi keuangan, sehingga dapat menciptakan dampak positif yang berkesinambungan namun tetap bermartabat.
Publisitas
Bagi KK: Kegiatan memberikan pengalaman bagi anggota kelompok keahlian untuk dapat terjun langsung ke masyarakat membagikan ilmunya. Bagi F/S: Kegiatan dilakukan oleh dua Fakultas/Sekolah yaitu: Sekolah Bisnis dan Manajemen dan Fakultas Teknologi Industri. Kolaborasi dari dua F/S ini memberikan manfaat bagi kegiatan pengabdian pada masyarakat karena dari ilmu yang disampaikan kepada masyarakat akan lebih luas dan berwarna. Bagi ITB: ITB telah membuktikan kepada masyarakat bahwa untuk dapat turut andil dalam program edukasi keuangan. Bagi Nasional: Kegiatan ini dilakukan untuk mensukseskan agenda pemerintah dalam hal meningkatkan literasi keuangan di Indonesia mengingat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan negara lain.